Pejabat Intelijen AS Hadapi Pertanyaan Sulit Menyangkut Ikhwanul Muslimin

Hidayatullah.com--Kepala pejabat intelijen Amerika Serikat (AS) menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit dari anggota parlemen pada hari Rabu atas oposisi terbesar Mesir Al Ikhwan al Muslimun atau dikenal Ikhwanum Muslim. Lembaga mata-mata adikuasa itu mengakui kurangnya pandangan atas kelompok tersebut.



Direktur CIA, Leon Panetta, salah satu pejabat intelijen AS yang turut memberikan kesaksian di hadapan Komite Intelijen di Capitol Hill tanggal 16 Februari 2011, berjuang untuk menjawab pertanyaan tentang agenda gerakan tersebut, di tengah tuduhan bahwa layanan mata-mata tersebut tidak siap dengan kerusuhan di Kairo yang memaksa orang terkuat Mesir, Hosni Mubarak, untuk mundur pekan lalu.

Direktur Intelijen Nasional James Clapper mengatakan kepada senator dalam sidang bahwa kelompok itu tidak berbicara dengan satu suara dan bahwa dia tidak yakin tentang sikap Ikhwanul Muslimin terhadap Iran, perjanjian perdamaian Mesir-Israel, dan penyelundupan senjata ke Gaza.

"Sulit untuk saat ini merujuk ke sebuah agenda tertentu dari Ikhwanul Muslimin sebagai sebuah kelompok," katanya.

Dianne Feinstein, ketua komite intelijen, yang tidak puas berkata, badan mata-mata tersebut perlu untuk berbuat lebih baik dalam memahami kelompok yang bisa membentuk berbagai peristiwa dalam politik Mesir yang saat ini sedang vakum.

"Dari perspektif intelijen, amat penting jika kita mengetahui apa posisi (Ikhwan) dan apa yang cenderung akan terjadi. Mesir merupakan negara kunci di Timur Tengah. Dan saya khawatir tentang itu," katanya.

Buat Partai

Ikhwanul Muslim dilarang di Mesir sejak 1954 dan pengikutnya dizalimi selama berpuluh-puluh tahun oleh rezim Jamal Abdul Nasser, Anwar Sadat hingga Hosni Mubarak.

Kelompok yang paling tidak disukai Amerika dan Israel ini turut andil mendukung revolusi Mesir, yang menggulingkan Hosni Mubarak dari kursi presiden pada 11 Februari lalu.

Jatuhnya Mubarak, memungkinan kelompok ini menata ulang kehadirannya dalam kancah politik di Mesir dengan menyiapkan partai.

“Kelompok Ikhwanul Muslimin yakin pada kebebasan membentuk partai politik. Kami sangat ingin membentuk partai politik,” ujar juru bicara Ikhwan, Mohammed Mursi.

Pemimpin senior Ikhwan, Essam al-Erian, mengatakan jika partai Ikhwan terbentuk, mereka akan menempatkan kandidat untuk calon anggota parlemen. Sedangkan untuk calon presiden, al-Erian menjamin Ikhwan tidak akan ikut bersaing.

Langkah ini diambil Ikhwanul Muslimin untuk mencegah kontroversi yang akan timbul di masyarakat terkait pencalonan kandidat dari Ikhwan. Gerakan ini terkenal mendukung hukum syariah di Mesir, sehingga pencalonan di kursi presiden akan membuat citra tersebut kembali mencuat di masyarakat Mesir yang terbiasa dengan pemerintahan yang sekuler.

“Kami juga tidak mengincar kursi mayoritas pada parlemen berikutnya. Ini saatnya membentuk solidaritas, persatuan. Kita perlu konsensus nasional,” ujar al-Erian yang membenarkan dewan syuro Ikhwanul Muslimin telah memutuskan untuk membentuk partai.

Beberapa hari sebelum ini, wakil Ikhwan, Dr. Ashraf Abdul Ghaffar bertolak ke Turki. Meskipun belum ada dialog resmi antara Turki dan Ikhwanul Muslimin di Mesir, seorang diplomat senior Turki hari Kamis mengatakan, pertemuan menunjukkan kemungkinan besar terjadi dialog di tingkat partai. *