Tentu, penyebab terjadinya ‘distrust’ itu, tak lain sistem pemerintahan itu sendiri, karena tak berjalan dan berfungsi secara efektif, dan mengakomodasi aspirasi kehendak dan aspirasi rakyat, serta kemudian mencarikan solusinya. Rakyat terus mengalami erosi dan kehilangan ‘trust’, dari waktu ke waktu. Seperti yang digambarkan oleh berbagai media, dan lembaga polling, yang melakukan survey tentang kepercayaan dan tingkat kepuasan rakyat terhadap pemerintahan SBY, yang terus-menerus menurun.
Sorotan yang paling utama dari rakyat, tak lain, gagalnya pemerintah SBY mewujudkan dan menegakkan supremi hukum. Hukum dikangkangi para koruptor, dan mafia hukum, serta mereka berhasil menekuk dengan telanjang para penegak hukum di negeri ini.
Semua kasus pelanggaran hukum, berupa korupsi, ujungnya pasti melibatkan aparat penegak hukum. Seperti polisi, jaksa, dan hakim, bahkan pengacara. Mereka saling jalin-berkelindan, yang tak pernah bisa tertembus oleh apapun, di negeri ini.
Karena pemerintah di bawah Presiden SBY, kurang memiliki ‘goodwill’, yang sungguh-sungguh untuk menciptakan dan menegakkan yang disebut ‘good governance’. Padahal, adanya pemerintah yang bersih 'goord goernance' ini sudah menjadi komitmen bersama elemen bangsa.
Lihat. Kasus yang mendapat ‘covered’ media massa yang begitu gegap-gempita perlahan-lahan hilang seperti hilang ditelan angin. ‘Gone with the wind’. Seperti kisah sebuah film yang banyak digemari. Tetapi, kisahnya tidak seperti film itu. Anggodo yang pemberitaannya begitu gegap gempita hilang ditelan angin. Kasusnya melibatkan banyak aparat penegak hukum. Anggodo hanya di hukum 7 tahun, dan semuanya menjadi sirna.
Bail out Bank Century, berkaitan dengan uang Rp 6,7 triliun, yang penuh dengan nuansa politik dan korupsi, sampai harus dibawa ke DPR dengan pansus, dan menghasilkan keputusan, yang menegaskan adanya pelanggaran hukum, dan melibatkan para pejabat tinggi negara, seperti yang disebutkan dalam keputusan Pansus DPR. Tetapi, sekarang kasus Century ditutup sendiri oleh para pemimpin partai politik,yang mereka telah menetapkan dan memutuskan kasus Century terdapat pelanggaran hukum. Sekarang kasus Century hilang bersama angin.
Meredupnya kasus Century, Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Susno Duadji, tiba-tiba menjadi ‘whistle blower’, atau ‘sang peniup peluit’, yang kemudian meledak,dan menyeret sejumlah pegawai pajak, yang mengungkap bagaimana ‘gurita’ mafia pajak di tubuh Dirjen Pajak, yang sangat mengerikan. Merugikan ratusan triliun uang negara.
Sampai sekarang ini masih belum selesai. Belum terungkap semua. Hanya Bahasyim dan Gayus yang sudah ‘nyerocos’ di pengadilan, dan menyingkap betapa bobroknya negeri ini. Para mafia hukum telah bergentayangan, dan mengangkangi negara. Kasus Gayus telah memporak-porandakan sistem pemerintahan SBY. Karena dari kasus persidangan yang mengadili Gayus itu, tergambar betapa hampir semua aparat penegak hukum, tak terkecuali, masuk dalam jaringan Gayus, dan menerima ‘angpau’ dari Gayus.
Tetapi, Gayus bukan hanya menguliti para penegak hukum, yang sudah menerima ‘angpau’, tetapi kasus Gayus itu, meningkat ke masalah politik, dan terus berkecamuk. Perlahan-lahan terkuak, siapa saja yang terlibat dalam kasusnya Gayus itu. Dan, masuk ke ranah poliitk, yang sangat kritis, karena akan menyangkut pola hubungan para pemilmpin partai yang menjadi pendukung Presiden SBY.
Alhasil, kasus-kasus yang ada, mulai masuk ke ranah politik, dan saling bukak-bukakan, yang semuanya itu melunturkan image (citra) partai politik dan para politisi dengan patronnya masing-masing.
Semuanya, tak bisa dilepaskan satu-sama lainnya, dan saling berkait. Tentu yang paling menentukan, mengapa tak memungkinkan tercipta adanya ‘good governance’, karena di Indonesia, antara penguasa dan pengusaha telah terjadi ‘ mutualisma-simbiosa’, yang tak mungkin dapat dilepaskan. Ini sudah berlangsung sejak zaman Orde Baru. Sudah sistemik.
Pemerintah SBY yang sudah kehilangan ‘distrust’ itu, kemudian ditumbuk oleh gerakan para agamawan, yang mempunyai kepentingan masing-masing. Mereka bertemu di PP Muhammadiyah, yang kemudian mengangkat tentang tema : kebohongan. Tentu, yang menjadi target dan sasarannya, siapa lagi, kalau bukan Presiden SB Y. Isu ‘kebohongan’ yang diangkat para ‘romo’ itu, akhirnya meledak, dan dampaknya sangat dahsyat. Karena, rakyat yang sudah mengalami tingkat ‘distrust’ dengan stadium yang sudah tinggi, di bakar dengan isu ‘kebohongan’ oleh para ‘romo’, dan didukung media massa, cetak dan elektronik, membuat Presiden SBY, sempoyongan.
Tak ada jalan lain, Presiden SBY mengakomodasi mereka, dan mengajak mereka duduk di Istana Negara, dan Presiden harus mendengar apa yang menjadi suara mereka. Apa yang dimaksudkan dengan ‘kebohongan’ yang mereka jual kepada pemerintah itu?
Para ‘romo’ itu hanya ingin mendapatkan penegasan Presiden SBY, agar di Indonesia penghormatan terhadap hak-hak dasar, terutama kebebasan beragama itu, benar-benar di jamin. Tidak di batasi dengan berbagai peraturan. Seperti SKB Tiga Menteri, yang bagi para ‘romo’ itu sebagai belenggu, yang menganggu kebebasan beragama, dan menjadi hak dasar manusia.Termasuk mendirikan gereja. Tak boleh dibatasi dan dilarang.
Sementara itu, Din Syamsudin dan Syafi’i, yang sudah berhasil dimanfaatkan oleh para ‘romo’ itu, tentu ingin tetap mempunyai ‘leverage’ (daya tawar), dan ini penting bagi keduanya, sebagai pemimpin ormas Islam, melihat ke depan, terutama dalam kontek politik Indonesia di tahun 2014 nanti.
Walaupun dengan tujuan dan kepentingan yang berbeda , tetapi antara para ‘romo’ dan tokoh Islam, yang mempunyai pandangan ‘moderat’ dapat melakukan kolaborasi, dan menjadikan sasarannya adalah Presiden SBY. Sehingga, peristiwa itu, menjadi sangat penting, dalam kazanah politik Indonesia. Di mana pemerintah yang sudah kehilangan kepercayaan atau mengalami ‘distrust’, dan ‘gagal’ menangani krisis, di tumbuk dengan isu ‘kebohongan’, yang masing-masing mereka ingin mendapatkan ‘sesuatu’ dari Presiden SBY.
Tentu, yang sekarang menjadi ancaman mereka, adalah kelompok Islam radikal dan fundmentalis, salah satunya FPI. FPI dinilai menjadi bibit timbulnya radikalisme dan fundamentalisme di Indonesia. Semuanya mempunyai kepentingan untuk ‘mengubur’ FPI dan sejenisnya. Para ‘romo’ dan kaum Islam ‘moderat’, dan didukung kalangan sekuler, mempunyai pandangan yang sama untuk ‘mengubur’ kaum radikal dan fundamentalis di Indonesia.
Di tengah-tengah pemerintah dan Presiden SBY yang sudah kehilagan ‘trust’ itu, akibat korupsi dan kegagalan yang sistemik, khususnya dalam pengelolaan negara, dan para ‘romo’ yang sudah ngebet ingin mencabut SKB Tiga Menteri, dan keinginan untuk ‘mengubur’ hidup-hidup kaum yang dicurigai sebagai kelompok radikal dan fundamentalis itu, muncul peristiwa baru, yang kemudian menutup semuanya peristwa sebelumnya.
Peristiwa Cikeusik, Temanggung, Pasuruan, yang bernilai kekerasan, dan di blow up oleh media massa, cetak dan elektronik, dan mereka bersepakat membangun opini dengan: “Ormas yang melakukan kekerasan” harus dibubarkan. Siapa mereka yang dituduh melakukan kekerasan itu? Tak lain, FPI dan sejenisnya.
FPI sebuah ormas keagamaan yang didirikan sejumlah tokoh Islam, diantaranya Habib Riziq Shihab, tujuannya hanyalah dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada yang lain. Semuanya tindakan yang dilakukan legal, dan dimulai dengan persuasif, dan prosuderal. Tetapi, FPI sudah terlanjur, citranya diopinikan, sebagai kelompok yang radikal, dan lekat dengan kekerasan oleh media massa, melalui jaringan media mereka.
FPI yang dianggap bibit radikalisme dan fundamentalisme di Indonesia menjadi ‘common enemy’ oleh para ‘romo’, kaum Islam ‘moderat’, dan pemerintah SBY memanfaatkannya, setidaknya untuk menghapus isu politik,yang belakangan ini terus mengarah kepada Presiden.
Sekarang mereka yang dituduh sebagai ‘dalang’ peristiwa Cikeusiik, Temanggung, Pasuruan, semuanya sudah dikandangi, dan Presiden SBY bersama Majelis Dzikir Rasulullah yang dipimpin Mundzir Musawa sudah melangsungkan tabligh akbar di Silang Monas, memperingati Maulud Nabi Shallahu Alaihi Wa Sallam, yang dihadiri ribuan umat Islam. Semuanya selesai dengan ‘happy ending’ buat Presiden SBY.
Perhatian rakyat terhadap kejahatan korupsi dan kegagalan pemerintah mengatasi krisis pupus, bersama dengan peristiwa Cikeusik, Temanggung, dan Pasuruan. Persis seperti ketika terjadi oposisi rakyat yang keras terhadap kenaikan BBM tahun 2008, kemudian terjadi peristiwa di Monas, antara massa FPI dengan AKKBP, yang berujung dengan masuknya Habib Riziq ke dalam penjara. Wallahu’alam. www.eramuslim.com
No comments:
Post a Comment